Sholekah, Ani (2020) Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI) pada Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Ma’arif 6 Kecamatan Sekampung. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI ANI SHOLEKAH PDF 1 - Perpustakaan IAIN Metro.pdf - Other Download (6MB) | Preview

Abstract

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma‟arif 6 Sekampung merupakan lembagakeuanganIslam yang didirikan oleh para tokoh-tokoh yang ada disekampung untuk mensejahterakan umat lewat perekonomian. Adapun produk penyaluran dana, pihak BMTMa‟arif 6Sekampungmenerapkan pembiayaan dengan akad Mudharabah, Murabahah, Hiwalah, Musyarakah,Ijarah, dan produk sosial seperti, pembiayaan Qordh Hasan. Akan tetapi pihak BMT lebih mengedepankan pembiayaan dengan akad Murabahah, Mudharabah,dan Ijarah. Sedangkan pihak BMT Ma‟arif 6Sekampungpaling banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad jual beli (Murabahah). Pembiayaan dengan akad Murabahah, pihak BMT paling banyak menyalurkan pembiayaan tersebut untuk modal kerja dari pada pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis terhadap pihak BMT Ma‟arif 6 Sekampung yaitu untuk mengetahui dan memahami Implementasi pembiayaan murabahahuntuk modal kerja yang dilakukan pihak lembaga sesuai atau tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NoNomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang penulisgunakan adalah data primer dan Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakah yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan Analisis datapeneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, analisis ini digunakan dengan tujuan supaya peneliti mampu menganalisa hasil penelitian yang telah didapat kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterprestasikan. Dalam Implementasi pembiayaan Murabahahuntuk modal kerja di BMT Ma‟arif 6 Sekampung menggunakanakad murabahah bil wakalah, dalam akad yang digunakan,pihak BMT melakukan akad jual beli diikuti pemberian wakalah(kuasa) untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya. Akad dilakukan sebelum barang dipegang atau dimiliki pihak BMT dan pihak anggota tidak menyerahkan nota pembelian barang. Dalam Implementasi pembiayaan murabahahyang diterapkan di BMT Ma‟arif 6 Sekampung belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.Sedangkan terkait jaminan, pihak BMT Ma‟arif 6 Sekampung meminta anggota untuk memberikan jaminan yang bisa dipegang oleh pihak BMT, hal itu dilakukan karena agar saling menjaga amanah kedua belah pihak, walaupun dalam hal ini suatu lembaga keuangan memandang jaminan merupakan kewajiban yang harus diberikan.

Actions (login required)

View Item