Munir, Misbakhul (2024) Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Usia Perkawinan (Studi Putusan Batsul Masail MWCNU Batangahari) Persfektif Maqashid Al-Syari'ah. Masters thesis, IAIN Metro.

PDF TESIS MISBAKHUL MUNIR - 2271020090 - HKI.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Maqāṣid Asy-Syarīʿah dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia perkawinan, khususnya fokus pada peningkatan usia minimal pernikahan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis dasar hukum dan implikasi dari kebijakan ini terhadap kemaslahatan umum, dengan mempertimbangkan aspek agama, kesejahteraan jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap teks hukum, dokumen kebijakan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam Islam untuk melindungi kemaslahatan umum, termasuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kebijakan pemerintah diharapkan menghasilkan manfaat (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip " ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع ماملإا فرصت". Penelitian ini mengidentifikasi lima prinsip utama Maqāṣid Asy-Syarīʿah dalam konteks pembatasan usia pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: menjaga agama, kesejahteraan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini mendukung peningkatan usia pernikahan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental calon pasangan serta mencegah konflik ekonomi dalam rumah tangga. Dari sudut pandang fiqih, penelitian ini menekankan pentingnya menghindari dampak negatif (لازيررضلآ) dari pernikahan terlalu dini dan mencegah bahaya (رارضلاو ررضلا) sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Usia Perkawinan, Maqasid Al Shari'ah

Actions (login required)

View Item