Anggraini, Niken (2024) Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF NIKEN ANGGRAINI - 1702010024.pdf - Other Download (6MB)

Abstract

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu proses yang vital dalam pemerintahan desa di Indonesia. Dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan pemilihan anggota BPD diatur secara ketat melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan mekanisme, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD. Desa Labuhan Ratu Dua, yang terletak di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur juga telah melaksankaan pemilihan BPD pada tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua ditinjau dari perspektif fiqh siyasah telah memenuhi beberapa prinsip, yaitu keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah. Pemilihan dilakukan melalui tahapan musyawarah desa, pembentukan tim panitia pemilihan, sosialisasi calon anggota, dan pemilihan representatif desa, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi aktif warga, dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016. Prinsip keadilan tercermin dalam kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk mencalonkan diri, prinsip kemanusiaan dalam syarat integritas dan komitmen calon anggota BPD, prinsip keteladanan tercermin dari harapan terhadap calon untuk menjadi teladan masyarakat, serta prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Pemilihan Anggota BPD, Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item