Dewi, Prasasti Kusuma (2024) Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 atas Pelaksanaan APBD Kota Metro. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF Dokumen dari G - Prasastii.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Sistem pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam konteks DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demi kepentingan publik. Kota Metro sebagai salah satu entitas pemerintahan di Indonesia tidak terkecuali dari pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2022, pelaporan
pertanggungjawaban akhir atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan, terutama kinerja Wali Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui Penerapan Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD kota metro, dan mengetahui apa saja faktor keterlambatan dalam Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara,
dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui model analisis Miles dan Huberman yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).
dilihat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2022 walikota Metro atas pelaksanaan APBD sudah akuntabel. Hal ini dapat dengan
adanya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan-laporan yang disajikan dan penyusunan dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunannya dan penetapan peraturan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan dengan pengawasan BPK. Pemerintah kepala daerah dapat menekan tingkat kebocoran pengelolaan anggaran melalui kesadaran akan batasan anggaran dan pengeluaran yang tidak melebihi anggaran. Pertanggungjawaban kinerja pengelolaan anggaran didukung dengan adanya Sistem Keuangan Daerah dan anggaran yang dikelola mengalami perubahan untuk menyesuaikan prioritas di Tahun Anggaran 2022.

Actions (login required)

View Item