Julianto, Ahmad Alfian (2024) Implementasi Peraturan Pengawasan Pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Menurut PMA Nomor 5 Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI AHMAD ALFIAN JULIANTO - 2003041001 - MHU.pdf - Other Download (4MB)

Abstract

Penting bagi pemerintah untuk mengelola dan mengawasi kegiatan ini agar umat islam dapat menjalankannya dengan aman dan sesuai dengan tutunan agama. Dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan umrah, diperlukan manajemen yang profesional untuk memastikan semua aspek tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Pelayanan jasa ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU sebagai biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. PPIU bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada para jemaah meliputi persiapan, pelaksanaan, hingga perpulangan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengawasan PPIU, untuk menganalisis bagaimana kemampuan sistem pengawasan PPIU PMA Nomor 5 Tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut apabila dalam pengawasan ditemukan PPIU yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dan bersifat dekskriptif. Dalam penelitian ini, kepala dan Staf Timker fungsi bina penyelengara umrah dan Haji Khusus Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, sebagai sumber data primer, serta peraturan pemerintah, jurnal dan internet sebagai sumber data sekunder/pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Implementasi pengawasan PPIU memiliki empat tugas legalitas izin operasional, pendirian cabang PPIU, kegiatan operasional PPIU, serta Pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/atau keterangan. bahwa Implementasi pengawasan PPIU di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan maksimal dikarenakan masih banyak PPIU yang belum terakreditasi oleh Kementerian Agama, akan tetapi Kanwil Provinsi Jakarta mampu dalam aspek menekan supaya tidak terjadi tindak pelanggaran yang dilakukan PPIU.

Kata kunci : Implementasi, Pengawasan dan Penyelanggara

Actions (login required)

View Item