Fathurrohim, Agus (2024) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Metro. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI Agus Fathurrohim - 1902012016 - HKI.pdf - Other Download (6MB)

Abstract

Perkawinan usia anak merupakan sebuah bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Perkawinan usia anak di Kota Metro di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas 1A pada tahun 2021 yang melakukan permohonan dispensasi kawin 33 permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2022 yang mengajukan dispensasi mengalami penurunan yakni 15 permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan juga sebanyak 11 peermohonan dispensasi kawin, Undang-undang memberikan batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa sebuah “perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 (Sembilan Belas Tahun)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan dan Kendala apa yang dihadapi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah perkawinan usia anak, Dinas ini telah mengimplementasikan berbagai program yang berlandaskan pada Pasal 22 B ayat (2) UUD 1945, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah, Dinas menciptakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga program perlindungan anak dapat dijalankan secara keseluruhan. Edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif dari perkawinan usia anak menjadi fokus utama, dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi terkait. Pendampingan yang dilakukan melalui P2TP2A dan program BKR serta PIK-R juga berkontribusi signifikan dalam memberikan informasi dan dukungan bagi remaja dan keluarga.

Kata Kunci : Dinas P3A, Perkawinan, Usia Anak,Kota Metro

Actions (login required)

View Item