Hanum, Roro (2024) Mispersepsi Wewenang Pemerintah Daerah Kota Metro Ditinjau Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 9 (2). ISSN 2548-5679

PDF RORO HANUM.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Mispersepsi wewenang pada Pemerintah Daerah Kota Metro menimbulkan akibat inkonsistensi peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 16 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Mispersepsi tesebut juga menimbulkan kekosongan hukum, dalam Peraturan Dalam Negeri menyebutkan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diabaikan dalam bantuan hukum pada Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, CPNS/PNS, namun Pemerintah Daerah mementingkan peraturan mengenai bantuan hukum masyarakat miskin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang kami dapatkan langsung dari pihak Pemerintah Daerah Kota Metro Pada Bagian Hukum langsung pegawai yang bersangkutan menangani bantuan hukum guna keabsahan data yang kam dapatkan. Selain sumber data langsung juga melalui media sosial, situs web berita, dan situs web pemerintahan mengenai kearsipan dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013. Analisis data yang dilakukan juga mengadopsi teori yang di luncurkan oleh Hans Kelsen dalam General Theory Of Law and States yang penulis kutip dari jurnal Ilmu Hukum serta teori hierarki peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya mispersepsi tersebut yang menimbulkan inkonsistensi dan kekosongan hukum maka diperlukan peninjauan kembali mengenai sistem hierarki peraturan yang ada. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peninjauan kembali peraturan daerah tersebut agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melalui mekanisme seperti judicial review atau revisi oleh badan legislatif setempat. Walaupun sampai saat ini masi belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro maupun pihak Pemerintah Provinsi.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kota Metro.

Actions (login required)

View Item