Rohmawati, Sarah (2019) Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI SARAH ROHMAWATI NPM. 1502100117.pdf - Other Download (5MB) | Preview

Abstract

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks saat ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta perbankan, salah satunya adalah perbankan syariah. Keberhasilan mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah.Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah cukup banyak, salah satunya adalah sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah. Akibatnya bank syariah mengalami kerugian. Hal ini membuat pengelola perbankan syariah merasakan pentingnya pengenaan sanksi kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran), tidak terkecuali pada BRI SyariahKCP Bandar Jaya.Mengenai sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 16 September Tahun 2000 dengan nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 telah menetapkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasiltemuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun pemberian sanksi diberikan kepada para nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, bentuk sanksi dalam fatwa tersebut yaitu bersifat ta’zir agar nasabah lebih disiplin lagi terhadap kewajibannya, dan sanksi yang dikenakan bisa dalam bentuk denda yang diberikan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran, namun dana denda tersebut tidak dapat masuk sebagai pendapatan bank melainkan seharusnya masuk dalam dana sosial sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Actions (login required)

View Item