Agil, Muhammad Ichsan (2026) Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access to Justice di Pengadilan Agama Metro. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF MUHAMMAD ICHSAN AGIL_2202011010_HKI_2025.pdf Download (5MB)

Abstract

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijamin oleh negara melalui perangkat hukum dan lembaga peradilan. Secara normatif, kewajiban pemberian nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kepatuhan pihak ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban maupun dari sisi efektivitas penegakan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga berpotensi menghambat terpenuhinya hak anak secara adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip access to justice dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Metro serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan nafkah anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan dan pihak berperkara, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah anak. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip access to justice.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Metro telah berupaya menerapkan prinsip access to justice melalui kemudahan akses berperkara, biaya perkara yang terjangkau, serta pemberian putusan nafkah anak yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, pelaksanaan putusan nafkah anak masih menghadapi hambatan, terutama pada tahap eksekusi, akibat rendahnya kesadaran hokum pihak ayah dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip access to justice telah berjalan, namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum para pihak.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Access to Justice, Pengadilan Agama Metro.

Actions (login required)

View Item