Sepwantoro, Galih (2026) Buzzer Politik dan Penyimpangan Demokrasi Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Pengaruhnya pada Pemilu. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF GALIH SEPWANTORO_2102030008_HTN_2026.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai dampak aktivitas buzzer politik terhadap asas pemilu yang jujur dan adil, serta menganalisis bentuk sanksi hukum terhadap buzzer yang menyebarkan hoaks melalui media sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Fenomena buzzer politik di Indonesia menunjukkan kecenderungan penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik yang berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi, sehingga menimbulkan persoalan serius terhadap kedaulatan rakyat dan integritas proses demokrasi dalam perspektif hukum tata negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aktivitas buzzer politik memengaruhi asas pemilu yang jujur dan adil, serta mengkaji pengaturan dan penerapan sanksi hukum terhadap buzzer politik yang menyebarkan hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, khususnya yang berkaitan dengan praktik buzzer politik dalam pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas buzzer politik berkontribusi terhadap penyimpangan demokrasi melalui penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, dan manipulasi kesadaran politik pemilih, sehingga mencederai asas luber dan jurdil. Secara yuridis, buzzer politik dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun pengaturannya belum khusus dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan literasi digital untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Buzzer politik, demokrasi, pemilu, hukum tata negara, disinformasi.

Actions (login required)

View Item