Rahmawati, Lia and Rizqi, Retanisa (2025) Pemberian Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi : Analisis Konvensi Ketatanegaraan dan Siyasah Iddariyah. Al-Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 23 (2). pp. 140-152. ISSN 1858-1099

PDF LIA RAHMAWATI_2202030009_HTN_2026.pdf Download (6MB)

Abstract

Pemberian abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun penerapannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan serius terkait moralitas hukum dan pemberantasan korupsi. Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi ditinjau dari perspektif hukum tata Negara dan siyasah iddariyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif-analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian abolisi memiliki dasar konstitusional,
penggunaannya terhadap perkara korupsi berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, semangat pemberantasan korupsi, dan nilai-nilai kemaslahatan publik. Dalam perspektif siyasah iddariyah, kewenangan penguasa dibatasi oleh prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum, sehingga kebijakan abolisi harus diarahkan untuk menjaga maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan harta negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberian abolisi terhadap pelaku korupsi perlu ditempatkan secara ketat, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan umum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan degradasi moral hukum.

Kata Kunci: Abolisi; Otoritas Presiden; Pidana Korupsi; Siyāsah Iddariyah.

Actions (login required)

View Item