Halimah, Nur (2025) Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF Nur Halimah_2002021017_HESY_2025.pdf Download (2MB)

Abstract

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah forum atau badan di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah keagamaan aktual dan tematik (waqi'iyyah dan maudhu'iyyah) untuk memberikan kepastian dan panduan hokum kepada masyarakat luas berdasarkan sumber-sumber agama. LBM PWNU melakukan kajian fikih berjamaah untuk menghasilkan fatwa dan rekomendasi yang relevan dengan kondisi masyarakat dan zaman. Otoritas tertinggi yang mengesahkan keputusan hasil Bahtsul Masail adalah Otoritas Syuriyah di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sesuai dengan Peraturan Perkumpulan (Perkum) Nomor 7 Tahun 2024. Lembaga Bahtsul Masail (LBM NU) sendiri bertugas mengkaji dan membahas masalah keagamaan untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada Syuriyah untuk ditetapkan menjadi keputusan keagamaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Otoritas Pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency. Jenis penelitian ini menggungakan (library research) atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekuder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, yaitu proses membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam bentuk tulisan (termasuk buku, artikel, jurnal, dll).

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency menjadikannya sebagai rujukan hukum untuk wilayah Yogyakarta saja dan umumnya dihormati oleh warga Nahdiyin di sana. Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta dijadikannya hukmul ḥakim, maka harus melalui proses tashiḥ (verifikasi) dan takrir (persetujuan bersama) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta sudah menetapkan posisi hukum tentang suatu isu terkait cryptocurrency, kekuatan keputusan mereka akan semakin kuat jika disahkan oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang mengikat. Dari pernyataan ini Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency bisa dijadikannya rujukan hukum oleh warga Nahdiyin di wilayah Yogyakarta apabila sudah di setujui oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara keseuruhan.

Kata Kunci: Otoritas Keagamaan, LBM-PWNU, Hukum Cryptocurrency

Actions (login required)

View Item