Muawiyah, Isnaini (2026) Kepatuhan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Artha Buna Metro Terhadap Pernyataan Mandiri (Self Declare) Sesuai Se Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF ISNAINI MUAWIYAH_2002021010_HESY_2026.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan self-declare berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada KSPPS BMT Artha Buana Metro, serta mengidentifikasi tantangan dan tingkat kepatuhan hukumnya.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain single case study, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan self-declare pada koperasi belum mencapai tingkat full compliance.Walaupun koperasi secara formal mendeklarasikan diri sebagai close loop, hasil verifikasi dari dinas terkait tetap mengklasifikasikan statusnya sebagai open loop akibat sejumlah ketidaksesuaian administratif dan operasional.Ketidaksesuaian tersebut terutama terkait dengan validitas data keanggotaan serta temuan adanya anggota di bawah umur yang pernah dilayani, sehingga menghambat pemenuhan indikator close loop yang ditetapkan oleh regulasi.

Tantangan implementasi kebijakan teridentifikasi dalam beberapa aspek utama, yakni keterbatasan pemahaman teknis pengurus terkait konsep close loop dan open loop, tingginya beban administrasi tambahan yang sulit dipenuhi koperasi skala menengah, ketidakteraturan data keanggotaan yang membutuhkan penertiban menyeluruh, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan intensif dari regulator. Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penegakan hukum meliputi substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, maupun budaya hukum belum berfungsi secara optimal.Penelitian ini memberikan kontribusi empiris penting dalam memahami dinamika transisi self-declare pasca UU P2SK pada koperasi syariah serta merekomendasikan penguatan tata kelola, perbaikan system informasi keanggotaan, dan optimalisasi mekanisme pengawasan internal.

Kata Kunci: Self-Declare, UU P2SK, KSPPS, Kepatuhan Hukum.

Actions (login required)

View Item