Musta’idah, Nova and Ningsih, Rahmah and Syahputra, Aan (2026) Tantangan Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Perizinan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, 11 (1). pp. 1-12. ISSN 2406-8802

PDF Nova Musta'idah_2202030012_HTN_2025.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tantangan yudisial dalam penyelesaian sengketa perizinan elektronik yang timbul dari Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BDL dan Putusan Banding Nomor 6/B/2024/PT.TUN.PLG, di mana diterbitkan dua izin usaha terhadap objek yang sama melalui sistem OSS RBA oleh DPMPTSP Kabupaten Pesawaran. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan hakim, penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendekatan yudisial. Pengadilan tingkat pertama menitikberatkan pada keharmonisan sosial dan hubungan kekeluargaan dengan mengadopsi perspektif utilitarian, serta mendorong penyelesaian non-litigasi tanpa terlebih dahulu menilai keabsahan hukum izin usaha yang disengketakan. Sebaliknya, pengadilan tingkat banding menerapkan pendekatan positivistic dengan menekankan ketelitian prosedural dan menyimpulkan bahwa terjadinya dualisme perizinan merupakan akibat dari kesalahan administratif dalam proses validasi, karena izin kedua diterbitkan tanpa pencabutan izin pertama. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi perizinan tidak serta-merta menjamin kepastian hukum, melainkan justru menghadirkan tantangan baru dalam penalaran hakim, penilaian alat bukti, dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis, peningkatan kompetensi administratif lembaga perizinan, serta optimalisasi upaya administratif guna menjamin efektivitas pengujian yudisial dalam kerangka tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.

Actions (login required)

View Item