Ningsih, Siti Setia and Oktora, Nency Dela Reinterpretasi Wali Adhal dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Metro Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.MT. Al-Mizan, 21 (2). ISSN 1907-0985 (Submitted)

PDF Siti Setia Ningsih_2202012012_HKI_2026.pdf Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis reinterpretasi wali adhal dalam konteks pluralisme hukum melalui penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro, di mana kakak kandung sebagai wali nasab menolak menikahkan adik perempuannya (seorang janda) yang beragama Islam dengan alasan pertimbangan adat yang berakar dari tradisi Hindu-Bali, bukan berdasarkan alasan syar’i yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan reinterpretasi wali adhal yang mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka rechtsvinding (penemuan hukum). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen penetapan, wawancara mendalam dengan hakim dan pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan hakim melakukan reinterpretasi wali adhal dari pendekatan tekstualis-prosedural menuju substantif-teleologis melalui operasionalisasi maqashid al-syari’ah, hifzh an-nasl (perlindungan garis keturunan dan martabat) dan sadd al-dzari’ah (penutupan jalan kerusakan). Hakim menerapkan rechtsvinding (penemuan hukum) dengan mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender, menetapkan wali hakim sebagai solusi hukum yang melindungi hak perempuan. Hakim memposisikan hukum Islam sebagai primary legal framework (kerangka hukum utama), hokum adat sebagai cultural consideration (pertimbangan budaya), dan HAM sebagai constitutional safeguard (jaminan konstitusional) dalam penyelesaian konflik normatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka analitis pluralisme hukum dalam yurisprudensi wali adhal serta kontribusi praktis berupa landasan bagi pengadilan agama dalam menangani kasus serupa di wilayah plural.

Kata kunci: Wali adhal, pluralisme hukum, maqashid syariah, hak perempuan.

Actions (login required)

View Item