Bratama, Ilham (2026) Harmonisasi Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Menjamin Kepastian Hukum di UIN Jurai Siwo Lampung. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF ILHAM BRATAMA_2102032006_HTN_2026.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap regulasi kesusilaan dan pelecehan seksual di UIN Jurai Siwo Lampung dalam praktik kehidupan akademik, serta menilai harmonisasi antara Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empirik dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket kepada 99 mahasiswa serta wawancara bebas terpimpin, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kampus, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan alur berpikir deduktif serta menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Hukum Berjenjang Hans Kelsen, Teori Harmonisasi Hukum, dan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UIN Jurai Siwo Lampung telah memiliki dua instrumen pengaturan yang mengatur perbuatan kesusilaan dan kekerasan seksual, namun dengan konstruksi yang berbeda. Kode Etik Mahasiswa menempatkan perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat dalam kerangka disiplin dan moral akademik, sedangkan regulasi PPKS mengaturnya dalam perspektif kekerasan seksual berbasis hak asasi manusia dan perlindungan korban dengan ruang lingkup yang lebih luas. Secara empiris, tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap keberadaan Kode Etik relatif lebih tinggi dibandingkan regulasi PPKS, namun kesadaran hukum dalam bentuk sikap dan praktik masih menunjukkan kecenderungan pasif, terutama dalam pelaporan kasus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara substantif kedua regulasi memiliki tujuan yang selaras dan saling melengkapi, tetapi secara operasional masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut, khususnya dalam kejelasan batas kewenangan, mekanisme penanganan, serta penyesuaian regulasi PPKS dengan perkembangan regulasi kementerian yang lebih tinggi. Penguatan harmonisasi dan peningkatan budaya hukum sivitas akademika menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan korban secara efektif di lingkungan kampus.

Kata Kunci: harmonisasi hukum, kode etik mahasiswa, PPKS, kesadaran hukum, kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item