Damayanti, Fitri (2026) Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ( Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ). Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF FITRI DAMAYANTI_2102030007_HTN_2026.pdf Download (1MB)

Abstract

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan tingkat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat membuat rancangan peraturan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerinathan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Negara Ratu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua BPD, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Negara Ratu, dan Observasi serta Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peran BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa belum sesuai dengan fungsi BPD menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Negara Ratu belum berjalan optimal, dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Negara Ratu belum berjalan dengan baik, tidak trasparansinya penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa kepada BPD dan masyarakat, dan dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Negara Ratu belum berjalan sebagai mana mestinya.

Kata Kunci: Peran BPD,Implementasi, Fungsi Pengawasan,UU No.6 Tahun 2014

Actions (login required)

View Item