Destiana, Nurma (2018) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI NURMA DESTIANA NPM 13112599.pdf - Other Download (6MB) | Preview

Abstract

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, salah satunya adalah pegadaian syariah. gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis.Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariahterhadap pelaksanaanpenjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah konsep penjualan barang gadaiserta diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahaninformasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dan anggota baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.Wawancara dilakukan terhadap manager/pengelola, penaksir, dan nasabah Pegadaian Syariah Kota Metro.Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002terletak pada proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek yang tidak sesuai terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. Selain itu persentase yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah sebesar 2%, Fatwa Dewan Syariah 1% dan Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan persentasenya.

Actions (login required)

View Item