Aqeela, Dwi Alya and Puspito, Toto Andri (2026) Relevansi Putusan Perdata Inkracht Sebagai Dasar Pembatalan Sertipikat Hak Milik Analisis Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.BL. Pagaruyung Law Journal (PLAJ), 10 (1). pp. 138-149. ISSN 2580-4227

PDF Dwi Alya Aqeela_2202030005_HTN_2026.pdf Download (5MB)

Abstract

Meskipun penerbitan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara filosofis diorientasikan sebagai instrumen penjamin kepastian hukum, manifestasi sengketa di lapangan tetap jamak terjadi akibat indikasi cacat prosedur maupun substansi yang berimplikasi pada munculnya gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Urgensi studi ini difokuskan untuk menganalisis eksistensi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagai alat bukti material atas cacat substansi dalam sengketa administrasi negara, sekaligus mengevaluasi kristalisasi asas kecermatan dan asas kepastian hukum pada tindakan tata usaha pertanahan. Menggunakan metode yuridis normatif melalui benang merah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi kasus, pisau analisis penelitian ini disandarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori kewenangan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Temuan ilmiah mengonfirmasi bahwa putusan perdata inkracht memegang nilai pembuktian krusial dalam mengonstruksi dalil cacat substansi sertipikat. Konsekuensinya, pengabaian terhadap asas kecermatan tidak hanya mereduksi esensi kepastian hukum, tetapi juga menjadi landasan yuridis yang valid untuk membatalkan keputusan tata usaha negara di sektor agraria.

Kata Kunci: Sertipikat Tanah; Kepastian Hukum; Asas Kecermatan; Putusan Inkracht; Sengketa Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item