Natasha, Devia Dwi and Rizqi, Retanisa and Rahmaningsih, Aziza Aziz (2026) Isu Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam Tentang Keseimbangan Kekuasaan. Al-Mizan (e-Journal), 22 (2). pp. 319-344. ISSN 1907-0985

PDF Devia Dwi Natasha_2202031007_HTN_2026.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis kepercayaan public terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia pada tahun 2025 yang memuncak pada wacana pembubaran lembaga legislatif tersebut, sebuah isu yang belum pernah dikaji secara komprehensif dalam literatur hukum tata negara Indonesia sehingga mendesak untuk segera diteliti. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab krisis legitimasi DPR melalui dua kerangka teori, yaitu teori legitimasi David Beetham yang mencakup dimensi legalitas, justifikasi normatif, dan persetujuan publik, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah yang meliputi syura, amanah, dan hisbah, dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif dan preskriptif melalui studi pustaka dan dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3), serta Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama analisis fiqh siyasah, didukung bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta kitab-kitab terkait prinsip syura, amanah, dan hisbah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini bersumber dari kegagalan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, disertai ketidakpuasan publik terhadap lembaga yang dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat, serta secara konstitusional Pasal 7C UUD NRI 1945 melarang tegas pembubaran DPR sehingga pemulihan legitimasi hanya dapat ditempuh melalui reformasi kelembagaan dan amandemen konstitusi atas kehendak rakyat. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model legitimasi konstitusional yang mengintegrasikan teori Beetham dengan prinsip fiqh siyasah sebagai kerangka normatif untuk memperkuat mekanisme checks and balances dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif Indonesia.

Kata Kunci: Krisis Legitimasi, DPR, Hukum Tata Negara, Fiqh Siyasah, Checks and Balances.

Actions (login required)

View Item