Kaslam, Audyna Putri (2026) Implementasi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusionalisme. Undergraduate thesis, UIN Jurai Siwo Lampung.

PDF AUDYNA PUTRI KASLAM_2202031005_HTN_2026.pdf Download (4MB)

Abstract

Perubahan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Di satu sisi, perubahan tersebut dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi mengurangi esensi pembatasan kekuasaan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam konstitusionalisme. Persoalan ini menjadi relevan untuk diteliti di Kampung Buyut Udik mengingat kepala desa di wilayah tersebut telah beberapa kali memperoleh mandat melalui pemilihan kepala desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan kepemimpinan, peluang regenerasi pemimpin desa, serta efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. serta menganalisis implementasinya dalam perspektif konstitusionalisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori konstitusionalisme sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penambahan masa jabatan kepala desa di Kampung Buyut Udik dipandang mampu mendukung keberlanjutan program pembangunan dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, penambahan masa jabatan kepala desa pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sepanjang tetap disertai pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap penggunaan kewenangan kepala desa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Implementasi, Masa Jabatan Kepala Desa, Konstitusionalisme, Pemerintahan Desa.

Actions (login required)

View Item