Ariyanto, Muhamad and Angkasa, Nawa and Oktora, Nency Dela and Pertiwi, Nyimas Lidya Putri (2026) Gugatan Cerai Pasangan Non Muslim dalam Perkawinan Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Studi Kasus : Perkara Cerai Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk. Al-Mizan (e-Journal), 22 (2). ISSN 1907-0985

PDF MUHAMAD ARIYANTO_2202012008_HKI_2026.pdf Download (2MB)

Abstract

Studi kasus terhadap Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A mendasari analisis mengenai status hukum pembubaran perkawinan yang dipicu oleh konversi agama (murtad) dalam ruang lingkup hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menggunakan desain yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengonstruksi data deskriptif yang dihimpun melalui teknik wawancara, penelusuran dokumen, kajian putusan, serta literatur terkait. Temuan mendasar menunjukkan adanya diskrepansi konseptual; syariat Islam mengonfirmasi bahwa berakhirnya ikatan perkawinan terjadi secara otomatis via mekanisme faskh akibat hilangnya kesatuan akidah. Sebaliknya, tertib hukum positif di Indonesia—yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—menegaskan bahwa perceraian baru dianggap sah secara yuridis apabila telah mendapatkan legitimasi berupa putusan resmi dari lembaga peradilan. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A tetap memegang yurisdiksi absolut untuk mengadili perkara ini. Kewenangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa perkawinan para pihak pada mulanya dilangsungkan dan diadministrasikan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sekalipun kondisi teologis subjek hukum saat ini telah berubah menjadi non-Muslim. Secara aplikatif, ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim tidak menjadikan dalil kemurtadan sebagai kausa utama pembatalan perkawinan. Hakim justru menitikberatkan konstatasi pada eksistensi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara simultan dan tidak dapat didamaikan lagi (irretrievable marriage breakdown). Pola penyelesaian ini merefleksikan adanya koherensi serta harmonisasi antara doktrin hukum Islam dan kodifikasi hukum nasional demi menjamin kepastian hukum sekaligus memproteksi hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Perceraian, Pengadilan Agama, Perkawinan Islam, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item