Hidayani, Estuning Matin (2019) Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) (Study KUA Pekalongan Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF ESTUNING MATIN HIDAYANI.pdf - Other Download (6MB) | Preview

Abstract

P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya di angkat oleh Kementrian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di darah tersebut berdasarka syarat dan ketentuan yang ada. P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membentu tugastugas PPN di desa tertentu. Pada PP (Peraturan Pemerintah ) Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku. Pada poin kedua diintruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan dengan perstujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama. Namun pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan surat Intruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pegawai Pncatat Nikah. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 an D2. KUA Pekalongan termasuk dalam tipe C yang artinya peristiwa menikah di bawah 50 peristiwa rata-rata per bulan, maka KUA yang berada di Pekalongan Lampung Timur ini adalah tipe C yang seharusnya sudah tidak menggunakan jasa P3N lagi. Akan tetapi pada kenyataanya masih menggunakan jasa P3N, masih adanya jasa P3N (pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) di karenakan masih berlakunya masa jabatan P3N tersebut Maka dengan hal ini terdapat kesenjangan dari peraturan yang ada bahwasanya pada tahun 2015 P3N resmi dihapuskan kecuali untuk KUA tipe D1 dan D2. Kesenjangan yang terjadi yaitu tidak efektivitasnya Peraturan Kementrian Agama No kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak terlaksana dengan sepenuhnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan penghapusan Pembantu Pegwai Pencatat Nikah setelah turunnya intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegaai pencatat Nikah untuk wiayah D1 dan D2. Yang terjadi di KUA Pekalongan Lampung Timur ialah tiak efektifnya kedua peraturan tersebut karena masih adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang masih menjabat karena tlah memperbaharui SK.

Actions (login required)

View Item