Nurhakim, Ahmad (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF AHMAD NURHAKIM - 13111479.pdf - Other Download (4MB) | Preview

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Banyaknya Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah menjadi bukti eksistensi keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang, Perbankan Syariah semakin menegaskan legalitas perbankan syariah di Indonesia. Seperti halnya bank konvensional, produk pembiayaan pada bank syariah juga memerlukan adanya keyakinan yang didapatkan dari adanya jaminan yang berasal dari debitur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin dalam contoh kasus berikut: “sebuahperjanjianpembiayaanantara bank syariah dengan nasabah kelompok yang diwakili oleh debitur (sekaligus sebagai penjamin dengan surat kuasa untuk menjaminkan) yang juga ditandatangani oleh beberapa orang lain sebagai penanggungjawab pengembalian angsuran, yang selanjutnya para pihak penanggung angsuran tersebut melakukan wanprestasi dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. Dan pihak bank hanya menuntut debitur(penjamin) untuk melunasi, jika tidak dilunasi maka sita jaminan akan dilaksanakan”.Jenis penelitian yang digunakan adalah penilitian pustaka (library research) dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, buku-bukudan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan menggunakan metode berfikir deduktif.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, penerapan prinsip syariah dan prinsip hokum muamalah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah) dalam penyelesaian sengketa merupakan perlindungan hukumbagi debitur (penjamin) yang menghadapi permasalahan wanprestasi. Debitur (penjamin) yang diwajibkan untuk melunasi tunggakan pembiayaan dapat menuntut pihak bank syariah agar menagih para pihak penanggung angsuran atas dasar prinsip keadilan, karena para pihak penanggung angsuran juga merupakan pihak yang harus bertanggungjawab dalam menyelesaikan pembiayaan. Pihak Bank juga harus benar-benar memperhatikan hak istimewa penjamin dalam Pasal 1831 KUHPdt, ketentuan tentang kafalah yang terikat persyaratan dalam Pasal 344 KHES, dan Pasal 36-39 KHES tentang penjatuhan sanksi kepada pihak yang dinyatakan inkar janji.

Actions (login required)

View Item