Octavia, Nur Afni (2017) Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF Nur Afni octavia Skripsi pdf.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Fatwa MUI merupakan salah satu dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yang terjadi di Pengadilan Agama. . Sumber hukum (fatwa) ini sangat penting sebagai dasar hakim menemukan hukum materil yang mengatur sengketa (konsruksi hukum oleh hakim di pengadilan) yang dijadikan sebagai dasar/ klausul/konsidera hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama.Meskipun demikian. fatwa keagamaan yang dikeluarkan entitas hukum privat, seperti MUI atau Ormas Islam lain, tidak bisa mengikat publik. Hal itu sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa agama. Dalam kerangka ini, mekanisme penyerapan fatwa dalam regulasi, polanya terserah pada otoritas regulasi. Bisa diserap seluruhnya, subtsansinya saja, atau ditolak sama sekali.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research)yang bersifat deskriptif.Sumber data dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk library research.Teknikpengumpulan data dalampenelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan content analysis.
Berdasarkan hasil penelitian,kedudukan fatwa DSN-MUI sangatlah penting sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama.. Kekuatan Hukum fatwa DSN-MUI adalah mengikat. Hal ini bisa terlihat pada KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu hukum materil dalam penyelesaian perkara, khususnya di Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

Actions (login required)

View Item