Wardani, Ratih Ajeng Kusuma (2017) Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Ditinjau Dari UU No.8 TAHUN 1999 (Studi Pada BMTSumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF RATIH AJENG KUSUMA WARDANI - 13112669.pdf - Other Download (2MB) | Preview

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil merupaka salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip sya’riah. BMT memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang sangat nyata dengan langsung masuk kepada pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana kepada mereka. Dalam suatu hubungan hukum antara sesama subyek hukum perlunya adanya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi para pihak. Permasalahan perlindungan konsumen di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur yang merupakan sebuah permasalahan kurang dimengerti bagi banyak orang mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen atas hak-hak anggota pada BMT ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999(StudiPada Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsume nterhadap hak-haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersama. Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersama tersebut.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)dengan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif sedangkan sumber data yang dikumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada para pihak yaitu manager BMT Sumber Sejahtera Bersama dan para anggota/konsumen BMT Sumber Sejahtera Bersama.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bagi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen, yaitu dilarangnya berbuat yang merugikan konsumen dan juga belum sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Actions (login required)

View Item