Munawaroh, Siti (2017) Penerapan Akad Muzara'ah pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia (Studi Kasus di Desa Purbasakti Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SITI MUNAWAROH - 13112859.pdf - Other Download (5MB) | Preview

Abstract

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dibedakan menjadi dua, yaitu benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak. Benda wakaf yang termasuk benda tidak bergerak mencakup: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang diwakafkan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktiknya, wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum atau penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch) yang bersifat deduktif kualitatif, sumber data primer melalui wawancara, dan sumber data elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam peneliti ini menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar pengkajian penerapan Akad Muzara’ah pada pengelolaan tanah wakaf.
Pembahasan terhadap masalah Penerapan Akad Muzara’ah Pada Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Peraturan Undang-Undang Wakaf di Indonesia adalah boleh dan sah dengan catatan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dan Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat dengan alasan tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, dan karena kepentingan umum. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 peralihan tanah boleh dilakuan atas seizin wakif terlebih dahulu tanpaadanya unsur paksaan dari pihak yang lain maka peralihan tanah tersebut diperbolehkan.

Actions (login required)

View Item