Maryuni, . (2019) Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF MARYUNI - Perpustakaan IAIN Metro.pdf - Other Download (2MB) | Preview

Abstract

Pernikahan merupakan sunnatullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan, jika seseorang sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan maka sangat dianjurkan kepadanya untuk segera melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina, mengenai wali nikah, disebutkan
bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Sedangkan Mazhab Hanafi bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada ditempat, wali diserahkan kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahan diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Bagaimana wali nikah
anak hasil zina di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban menurut mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan
dokumentasi. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dari sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi.
Hasil penelitian ini adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinaan membawa problem tersendiri dari kebolehan anak hasil zina anak tersebut hanya dinaṣabkan kepada ibunya dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya
nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf, kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mazhab Hanafi dalam hal wali nikah anak hasil zina, bersifat tawaran alternatif karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk yang tidak mengikat ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

Actions (login required)

View Item