Dewi, Indah Nurmala (2020) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI INDAH NURMALA DEWI - Perpustakaan IAIN Metro.pdf - Other Download (4MB) | Preview

Abstract

Pada pasal 36 Hukum Ekonomi Syariah dalam karyawan dapat dikatakan melakukan waprestasi dikarenakan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Karyawan dalam BMT Assyafi’iyah kotagajah melakukan wanprestasi karena melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang diberlakukan oleh BMT Assyafi’iyah berkah nasional kotagajah kepada karyawan yang melakukan wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah d berlakukan karena hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 KHES yang mana bahwa pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi. Hal ini di berlakukan di BMT Assyafiiyah karena karyawan tersebut telah melakukan penggelapan dana yang merugikan pihak lembaga. Dalam kontrak kerja karyawan sudah dijelaskan jika karyawan melakukan pelanggaran penggelapan dana maka karyawan tersebut harus membayar kerugaian atau memberikan barang jaminan yang telah karyawan tersebut lakukan kepada pihak lembaga dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan karyawan di beri Surat Pemberhentian/Pemutus Hubungan Kerja (PHK), hal ini diatur dalam Peraturan Pengurus No.033/BMT-ASSY/I/2017 Tentang Pelanggaran dan Sanksi Karyawan KSPPS BMT Assyafi’iyah berkah nasional

Actions (login required)

View Item