Meilasari, Arum (2020) Hak Pakai Tanah atas Dasar Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI ARUM MEILASARI - Perpustakaan IAIN Metro.pdf - Other Download (4MB) | Preview

Abstract

Hak pakai tanah atas dasar kepemilikan adalahhak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sampai saat ini di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, banyak terjadi kasus hak pakai tanah tanpa seizin pemilik tanah. Bapak Sholikhin merupakan pemilik tanah yang perolehan tanahnya berasal dari jual beli pada tahun 1997, tanah tersebut telah dibuatkan akta jual beli. Sedangkan, bapak Sahdan menyatakan beliaulah pemilik tanah tersebut, perolehan tanahnya berasal dari tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan orangtuanya. Namun, bapak Sahdan tidak memiliki sertifikat. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.Teknik analisa data yang digunakan adalah berpikir induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa caraperolehan tanah atas dasar tanah ulayat yang dilakukan oleh bapak Sahdan tidak sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Hal ini, tidak sesuai dengan Pasal 2 UU No.52/PERPU/1960. Sedangkan, cara perolehan amwal dengan jual beli yang dilakukan bapak Sholikhin sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sah menurut Pasal 2 UU No.52/PERPU/1960 karena, adanya bukti kepemilikan yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, bapak Sholikin terpaksa merelakan tanahnya dipakai oleh bapak Sahdan. Namun, dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Actions (login required)

View Item