Alawiyah, Tuti (2019) Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih (Studi Kasus Perkara Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg). Masters thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF TUTI ALAWIYAH 1505312 - Perpustakaan IAIN Metro.pdf - Other Download (1MB) | Preview

Abstract

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya adalah agarsebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategisdalam masyarakat Islam. Itsbat nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilakukan dari perkawinan. Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.
Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pertimbangan hakim atas putusan Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg. dan apa akibat hukum dariputusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dokumentasi dan Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam perkara ini istri sebagai pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah contentiouske Pengadilan Agama Gunung Sugih djadikan sebagai Pemohon dan 6 orang anaknya sebagai Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV Termohon V dan Termohon VI. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg bahwa majelis hakim menggabulkaan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suaminya yang tercatat hanya perlu pembaruan secara administrasi, Sedangkan memberikan kepastian hukum kepada anak-anak Pemohon khususnya yang belum bekerja dan mandiri untuk mendapatkan hak tanggungan dari pencairan tabungan pensiun pada PT. TASPEN Persero. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0255/Pdt.G/2016/PA.Gsg adalah bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon adalah sah sebagai suami istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Akta nikah tersebut dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana P.T Taspen sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon.

Actions (login required)

View Item