Saputri, Yesika (2015) Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syari’ah Bandar Lampung Tahun 2013. Undergraduate thesis, STAIN Jurai Siwo.

Preview

PDF PDF TA YESIKA SAPUTRI.pdf - Other Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada kehidupan masyarakat dalam menjalankan suatu usaha atau menginginkan sesuatu sering kali kita mempunyai kendala atau pun persoalan umum untuk memenuhinya, khususnya pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu kendala tersebut adalah masalah modal. Sering kali kita jumpai Lembaga-Lembaga Keuangan yang menawarkan pembiayaan pada sektor kecil tidak hanya terdapat di Lembaga Keuangan bank saja, melainkan adadi Lembaga Non Bank diantaranya seperti di Lembaga Pegadaian Syari‟ah yang ada di Bandar Lampung. Lembaga ini, menjalankan bisnisnya sesuai denganprinsipsyari‟ah, yaitu memberikan pelelangan benda jaminan gadai sesuai dengan sisitem syari‟ah yang diinginkan umat Islam di seluruh Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ketempat tujuan yaitu di Pegadaian Syari‟ah Cabang Bandar Lampung. Analisis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Serta tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah secara wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

Berdasarkan analisis penulis, bahwasanya Pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus rahin oleh pihak murtahin (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hasil dari penjualan marhundidistribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bealelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli, dan 0,7% dana sosial. Kalaupun ada kelebihan dari hasil penjualan marhunmaka menjadi hak milik rahin.

Berdasarkan hasil analisis dari datayang telah terkumpul, penelitimenyimpulkan bahwa jika ditinjau dari 4ketentuan penjualan marhun dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan marhunyaknipemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas rahinyang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan marhun, dan kelebihan hasil penjualan marhun, operasional pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung telahsesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Actions (login required)

View Item