Mustika, Farida Sari (2016) Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Muamalat Cabang Lampung (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gunung Sugih). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF FARIDA SARI MUSTIKA (IAIN Metro).pdf - Other Download (786kB) | Preview

Abstract

Peradilan Agama, sebagaimana di atur dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Demikian halnya dengan mengadili perkara eksekusi hak tanggungan yang merupakan sub bagian dari perkara ekonomi syariah. Eksekusi hak tanggungan telah diatur dalam Pasal 20 UU No 4 Tahun 1996. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kreditor pemegang jaminan kebendaan, dapat memilih alternatif pelunasan piutangnya melalui cara parate eksekusi, menggunakan titel eksekutorial melalui fiat pengadilan dengan menggunakan ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg tentang Eksekusi Grosse Akta dan penjualan di bawah tangan. Dalam titel eksekutorial melalui fiat pengadilan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan seperti tahapan aanmaning, sita eksekusi, hingga sampai pada tahap eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan. Dimana prosesnya tersebut terkadang tidak mengakomodir munculnya beberapa hambatan yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penghambat penetapan eksekusi hak tanggungan Bank Muamalat Cabang Lampung di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih tentang faktor penghambat penetapan eksekusi hak tanggungan. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Dari hasil penelitian, ditemukan hambatan belum dikeluarkannya surat perintah/penetapan penjualan lelang dalam hal eksekusi hak tanggungan, hal ini disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya faktor internal adalah belum dikeluarkannya surat perintah untuk melaksanakan pelelangan (penetapan penjulan lelang)

dalam hal eksekusi hak tanggungan sebagai syarat formil untuk mengajukan lelang ke KPKNL, dikarenakan adanya salah satu syarat yang belum dilengkapi oleh pihak Pemohon (Bank Muamalat) yaitu tentang perincian hutang, dan faktor eksternal adalah pemohon belum melengkapi pembukuan data hutang debitur secara lengkap kepada Ketua Pengadilan Agama sebagai data autentik perincian hutang yang harus ditanggung oleh debitur. Sehingga syarat eksekusi berdasarkan perintah Undang-Undang tersebut yang harus dipatuhi menjadi terhambat.

Actions (login required)

View Item