Riana, Eka (2016) Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah :(studi kasus di Kantor OJK Lampung). Diploma thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF TUGAS AKHIR EKA RIANA (13109528).pdf - Other Download (1MB) | Preview

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai memperkenalkan paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia, OJK diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam pengawasan operasional bank syariah di provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Otoritas Jasa Keungan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah adalah berwenang menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan off site dengan analisis laporan yang disampaikan DPS, maupun melalui pengawasan on site atau hasil audit OJK secara langsung. Dalam pengawasan operasional bank syariah, OJK provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan DPS/DSN. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan tugas DPS, OJK provinsi Lampung melakukan pembinaan terhadap DPS melaui program refreshing. Dengan adanya pengawasan tersebut, berpengaruh pada optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional, sehingga meningkatkan kinerja bank syariah.

Actions (login required)

View Item