Dewi, Ari Suci Yusmala (2015) Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia. Diploma thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF TA Ari Suci Yusmala Dewi.pdf - Other Download (2MB) | Preview

Abstract

Akad murbahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah kepada supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Akad murabahah digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah bank maupun non bank. Oleh karena itu, pelaksanaan akad murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah adalah KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia. Selain dengan perhitungan perolehan keuntungan yang mudah, masyarakat Rumbia khususnya anggota KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia pengetahuan mengenai produk yang ada pada lembaga keuangan syariah masih kurang. Hal itu menyebabkan tingginya minat anggota terhadap murabahah pada KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia daripada produkyang lain. Banyaknya minat anggota terhadap murabahah, membuat penulis ingin mengkaji tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada General Manajer, Manajer Pembiayaan, dan Adm. Legal KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktek perbankan khususnya berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah pada KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia.

Hasil dari analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia belum benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme murabahah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/II/2000, yaitu barang yang dibeli oleh anggota secara prinsip belum menjadi milik BMT, kemudian rescheduling utang murabahah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:47/DSNMUI/II/2005, yaitu BMT menambah sisa hutang kepada anggota, dan penyelesaian sengketa murabahah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:48/DSN-MUI/II/2005, yakni objek murabahah dijual sendiri oleh anggota dan bukan BMT yang menjualnya/ tidak melalui BMT.

Actions (login required)

View Item