Darmawan, Ferly Eko (2019) Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur). Masters thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF TESIS_FERLY EKO DARMAWAN NIM.1504712.pdf - Other Download (7MB) | Preview

Abstract

Hukum Islam serta para ulama berbeda pendapat tentang masalah yang menjadi wali nikah bagi anak hasil zina atau anak yang berasal dari hubungan di luar nikah. Dalam hal ini ulama sepakat anak yang lahir karena perzinahan tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya.

Manfaat penelitian secara teoretis sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang wali nikah bagi anak hasil zina dan dampak hukumnya, secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya wali nikah bagi anak hasil zina, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), lokasi penelitian di Wilayah Kecamatan Sukadana Lampung Timur, sifat penelitian ini adalah deskriptif litatif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (sumber data primernya dalam penelitian ini wawancara dengan Kepala , PPN , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan data sekunder UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Empat Mazhab Fiqih).

Penentuan wali nikah anak hasil zina menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Sukadana terdapat perbedaan, yaitu ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil zina (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi penghulu tersebut tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai ) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya untuk meyakinkan orangtua calon mempelai sehingga tetap terwujud maqâshid as-Syarî‟ah (hifzh an-nafs). Adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam undang-undang Perkawinan dan fiqih dalam hal wali nikah anak hasil zina bersifat relatif, di satu sisi KHI sebagai instrumen hukum yang absah dan merupakan pedoman bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat, Inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena KHI adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan fiqih/hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

Dampak hukum ayah kandung sebagai wali nikah anak luar nikah berdasarkan KHI dan Mazhab Syafi, Hambali, Maliki pernikahan tersebut tidak sah dan bila pernikahannya terus berlangsung maka perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan.

Actions (login required)

View Item