Khusaini, Nur (2019) Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF Skripsi Nur Khusaini_14118964_ESy1.pdf - Other Download (4MB) | Preview

Abstract

Perkembangan Bank Syariah tidaklah terlepas dari resiko-resiko dalam operasi bank, resiko yang mungkin akan muncul adalah resiko likuiditas. Untuk mengatasi resiko tersebut, Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort menerbitkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS), yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Dalam FPJPS akad yang digunakan adalah akad mudharabah dengan jangka waktu 14 hari dan dapat diperpanjang maksimal 90 hari, dimana imbal hasil yang ditetapkan sebesar 90% bagi Bank Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Mekanisme FPJPS dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) Bagi Bank Umum Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Liberary Research) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder dan teknik pengumpulan data dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan analisis isi (Content Analysis) dengan metode berfikir deduktif (dari umum ke khusus).

Hasil penelitian ini adalah penggunaan akad mudharabah dalam FPJPS, terdapat ketentuan rukun dan syarat yang tidak sesuai yaitu penetapan nisbah bagi hasil tanpa kesepakatan dan presentase nisbahnya terlalu tinggi yaitu 90% bagi Bank Indonesia. Sedangkan syarat yang tidak sesuai yaitu penyerahan modal secara berangsur, pada dasarnya akad mudharabah bersifat yad amanah dimana mudharib tidak menanggung kerugian yang bukan akibat kelalaiannya. Namun dalam FPJPS mudharib bertanggungjawab untuk mengembalikan dana secara penuh beserta imbal hasil meskipun dalam pengelolaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan Bank Indonesia mengakhiri FPJPS ketika agunan mengalami perununan nilai dan Bank Syariah tidak mampu menambah agunan serta tidak mampu memperpanjang dan tidak mampu melunasi FPJPS maka Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan tersebut. Selama proses eksekusi agunan belum selesai Bank Syariah tetap diwajibkan membayar imbal hasil dari sisa FPJPS yang belum dilunasi Bank Syariah. Penetapan kebijakan FPJPS tersebut adalah pelakasana dari Undang-undang Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya tersebut, Bank Indonesia harus tetap memperhatikan kesesuaian kebijakan terssebut dengan kaidah Islam sebagai landasannya.

Actions (login required)

View Item