Nuralimah, Iin (2020) Analisis Penetapan Ujrah Pembiayaan Talangan Haji Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus PT BPRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo Lampung Tengah). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI iin.pdf - Other Download (6MB) | Preview

Abstract

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Pemberian pembiayaan talangan haji di atur dalam keputusan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membantu menalangi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardhdan mendapatkan ujrahatas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip al-ijarah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan ujrah pembiayaan talangan haji di PT BPRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo Lampung Tengah serta kesesuain pemberian ujrah berdasarkan fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data skunder. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala kantor kas, account officerPT PBRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo dan nasabah talangan haji serta diperoleh dari dokumentasi.
Dari hasil penelitian PT BPRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo mengambil besar nominal ujrah berdasarkan pada jumlah dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah dan lama waktu pelunasan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan talangan haji ujrah di tentukan dan di sepakati bersama antar kedua belah pihak diawal perjanjian berupa nominal. Namun, dalam penetapannya ujrahdiambil 1% perbulan dari jumlah dana talangan yang diajukan oleh nasabah sedangkan dalam fatwa keempat DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 menyebutkan bahwa besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam praktik pemberian dana talangan haji PT BPRS Rajasa sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 akan tetapi, terkait dengan penetapan ujrah di PT BPRS Rajasa Kantor Kas Kalirejo harus di kaji ulang karena adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 sehingga pada praktiknya dapat terhindar dari ribadan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item