Satria, Angga (2020) Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI ANGGA SATRIA.pdf - Other Download (1MB) | Preview

Abstract

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya yaitu dengan cara mengangsur tiap minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan tersebut dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung Renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menganggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi.Salah satu praktik Sistem Tanggung Rentengyang dilakukan dalam dunia perbankan yaitu pada PembiayaanBank BTPN Syari’ah Kantor Cabang Metro.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariahterhadap akad pembiayaantanggung rentang Bank BTPN Syariah Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaakad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari’ah Metro belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari’ah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad murabahah,pihak BTPN Syariah Metro menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini mengindikasikan terdapat akad wakalahdalam akad pembiayaan ini. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang.Permasalahan tersebut tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat yang tidak terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Actions (login required)

View Item