Irawan, Roni (2020) Hybrid Contract (Multi Akad) Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI RONI IRAWAN (NPM. 1602100183).pdf - Other Download (6MB)

Abstract

Hybrid Contract diartikan sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam, dalam Bahasa Indonesia disebut dengan multi akad. Multi akad berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sementara musyarakah mutanaqisah merupakan fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam hal bekerja sama dalam kepemilikan sebuah properti yang dimana kedua belah pihak berkontribusi dalam modal. Kemudian diakhir akad aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah dengan cara pembelian secara bertahap, dan aset tersebut juga dapat di-ijarahkan atau disewakan baik kepada pihak lain atau bahkan oleh nasabah itu sendiri. Hasil sewa atas aset tersebut dibagihasilkan antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hybrid contract dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta penerapan hybrid contract dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Branch Manager, CBRM/RBRM, dan nasabah pembiayaan musyarakah mutanaqisah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung, sedangkan dokumentasi diambil dari data-data, buku, internet, dan media yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penentuan biaya adminitrasi yaitu 1% dari jumlah pokok pembiayaan dan biaya tersebut harus dibayarkan nasabah sebelum pencairan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah pada diktum keempat nomor 5 (lima) dari fatwa DSN tersebut dinyatakan bahwa perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Actions (login required)

View Item