Sari, Herma (2021) Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Kua) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu. Undergraduate thesis, IAIN Metro.
PDF
SKRIPSI HERMA SARI (1602030008) 1 - herma sari.pdf - Other Download (2MB) |
Abstract
Masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu PPN. Apabila ada pencatatan nikah yang dilakukan selain dari pejabat KUA dan tidak berkekuatan Hukum tetap maka dianggap tidak sah di mata negara Indonesia. Dalam pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA dan dapat dilaksanakan di luar KUA. Dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dibandingkan di KUA. Meskipun di tahun 2020 jumlah pernikahan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Tetapi masyarakat tetap memilih untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA dibandingkan di KUA. Pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid dilakukan dengan segala keterbatasan. Namun, adanya keterbatasan tidak menghalangi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi PPN dan masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada masa Pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini bersifatdeskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi PPN yaitu berdasarkan peraturannya akad nikah dapat dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA, disaksikan sebanyak-banyaknya 10 orang. Pelaksanaan akad nikah di luar KUA berhubungan juga dengan tradisi atau budaya masyarakat. Pelaksanaan akad nikah di luar KUA menimbulkan banyak kendala bagi PPN yaitu berhubungan dengan ketepatan waktu pelaksanaan akad nikah, serta masyarakat melakukan negosiasi mengenai orang yang menyaksikan akad nikah. Sedangkan Persepsi masyarakat yaitu beberapa masyarakat melakukan pelaksanaan akad nikah tidak mematuhi protokol kesehatan. dipengaruhi beberapa faktor yaitu budaya, keluarga, pengalaman, kenyamanan agar lebih sakral, dapat disaksikan banyak orang. perbedaan dan persamaan persepsi PPN dan masyarakat Labuhan Ratu yaitu PPN berkewajiban menjalani dan menerapkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19, beberapa masyarakat mengabaikan peraturan tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan persamaannya sama-sama menginginkan peraturan terkait pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 diterapkan sesuai surat edaran yang berlaku agar dapat mencegah resiko penyebaran covid-19.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ahwal Syakhshiyyah |
Divisions: | Fakultas Syariah > Ahwal Syakhshiyyah |
Depositing User: | Siti Ma'ani IAIN Metro |
Date Deposited: | 10 Sep 2021 01:30 |
Last Modified: | 10 Sep 2021 01:30 |
URI: | https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4340 |
Actions (login required)
View Item |