Aisyah, Siti (2021) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Study Kasus Di Kota Gajah). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI SITI AISYAH 14124879 - Siti Aisyah.pdf - Other Download (5MB)

Abstract

Motor bodong adalah motor yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), yang belum diketahui kejelasannya. Praktik jual beli sepeda motor bodong banyak terjadi di manapun tempat, salah satunya yaitu terjadi di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Penjualan motor bodong dengan harga murah karena terindikasi motor tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Kemudian, setelah diusut ke belakang, motor-motor yang tidak memiliki dokumen, yang dijual secara murah di pasaran, itu umumnya merupakan motor-motor yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang, seperti motor hasil kejahatan yakni pencurian, pembegalan, perampatasan, atau motor yang digelapkan. Meskipun, sebenarnya juga masih ada motor-motor yang tidak memiliki dokumen itu merupakan motor yang asli kepemilikannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli motor bodong di Kota Gajah ditinjau menurut hukum ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hukumnya fasid menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut mengandung gharar karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai hak milik atau penguasaan ma’qud ‘alaih yang diperjualbelikan. Meskipun jual beli sepeda motor bodong di Kecamatan Kota Gajah sudah terjadi bertahun-tahun bukan berarti praktik ini boleh dilakukan, selain berisiko melanggar ketentuan hukum positif bagi para pelaku akad, praktik seperti ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item