Junilia, Devi Anes (2021) Efektivitas Mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI DEVI ANES JUNILIA - 1702010036 - HTN.pdf - Other Download (5MB)

Abstract

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terdapat peluang diadakan mediasi untuk Peradilan di luar Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerapkan mediasi sebagaimana tertuang pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PTUN Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empris atau lapangan yang bersifat deskriftif. Data diperoleh dari sumber data primer yang merupakan Pejabat-Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu meliputi: Ketua yang diwakilkan oleh Hakim, Wakil, 3 orang Hakim, Penitera, Penitera Muda Perkara, Panitera Pengganti, dan Posbakum. Data diperoleh dari sumber data sekunder yang merupakan buku-buku hukum, jurnal hukum dan website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis dekskriptif dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, faktor penegak huku, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif.

Peluang pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum terealisasikan di PTUN disebabkan faktor-faktor tolak ukur efektivitas hukum belum terpenuhi. PERMA No 1 Tahun 2016 semua menyinggung mengenai Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga pintu untuk PTUN menerapkan mediasi tertutup melalui PERMA No 1 Tahun 2016. Hakim tidak dapat menerapkan mediasi di PTUN disebabkan hakim selalu mempunyai prinsip bahwa hukum acara itu kaku (Rigid), tidak memungkinkan adanya improvisasi dan disebabkan belum adanya tindak lanjut dari MA mengenai peluang pada pasal 2 ayat (2) pada PERMA No 1 Tahun 2016. Sarana atau fasilitas di PTUN tersedia seperti ruangan pemeriksaan persiapan, ruang tamu terbuka, ruang media center, dsb, akan tetapi semua fasilitas di PTUN tidak digunakan untuk mediasi. Faktor masyarakat sendiri yaitu masyarakat tidak mengetahui isi dalam pasa 2 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016, dan masyarakat atau para pihak yang bersengketa tidak mengetahui adanya mediasi di PTUN. Kebiasaan yang sering terjadi yaitu para pihak melakukan perdamaian atau mediasi di luar Pengadilan.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, PERMA No 1 Tahun 2016, Mediasi, PTUN Bandar Lampung

Actions (login required)

View Item