Amnah, Mundriyati (2021) Studi Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga Dalam Pendekatan Yuridis Sosiologis. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF MUNDRIYATI AMNAH - 1702010033 - HTN.pdf - Other Download (2MB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif Desa yang keanggotaannya ditetapkan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja dari pemerintahan desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. sebagai lembaga legislasi Desa maka Badan Permusyawaratan Desa perannya sangat penting dalam mengemban fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Namun dalam menjalankan fungsi tersebut dirasa belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Tiga dalam pendekatan yuridis sosiologis.Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenanya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang di lakukan dengan masyarakat dan Tokoh masyarakat. Sumber sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, undang undang, skripsi, dan sebagainya.Hasil dari penelitian di dapat bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa Gunung Tiga Lampung Timur belum berjalan dengan optimal, pada umumnya masyarakat menyalurkan aspirasi kepada perangkat desa, belum adanya peraturan desa megenai Badan Permusyawaratan Desa sehingga menimbulkan kekosongan Hukum serta belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat desa sehingga beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan secara optimal.

Actions (login required)

View Item