Agista, Maharisa (2021) BSM Cicil Emas Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/V/DSN-MUI/2010 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI Maharisa Agista - 1602100148 - PBS.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Produk pembiayaan cicil emas merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton sebagai fasilitas yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh emas batangan dengan mudah dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas dilakukan berdasarkan akad jual beli (murabahah). Setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan cicil emas dan disetujui, Kemudian Bank dan nasabah melakukan akad, untuk selanjutnya Bank akan melakukan pemesanan kepada pihak ketiga (supplier) berdasarkan kriteria nasabah yang telah disebutkan di dalam akad. Dalam praktik tersebut pada saat akad berlangsung, barangg yang menjadi objek akad belum dimiliki oleh Bank, sehingga ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Pembiayaan Cicil Emas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur dan penerapan akad yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung Kedaton ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bandar Lampung mengenai pembiayaan cicil emas secara keseluruhan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Meskipun dalam prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa, namun dalam penerapan akadnya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terutama perihal pengadaan emas yang menjadi objek akad. Tidak adanya penjelasan yang tegas terkait ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010 memberikan celah yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam memahami dan menerapkan akadnya. Oleh karena itu baik DSN-MUI maupun pihak Bank diharapkan terus berhati-hati dalam mengeluarkan produk-produk, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item