Hidayah, Fiqih Manarul (2021) Jual Beli Online Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

PDF SKRIPSI FIQIH MANARUL HIDAYAH - 1502090136 - HESy.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Perkembangan zaman terus berkembang dengan era globalisasi yang memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen e-commerce meningkat, beberapa alasan lainnya, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya promo yang menarik dari pelaku usaha online. Namun dibalik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen e commerce meningkat begitu banyak perusahaan online. Oleh sebab itu, dikeluarkanlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang jual beli online, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui aturan hukum jual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwajual beli online dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menurut peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, namun yang paling utama yaitu mengenai Lingkup Pengaturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Persyaratan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jual Beli Online dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia pada awalnya diatur pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE. Namun, nilai dari pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, perihal pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi online juga terdapat pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus membahas mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Actions (login required)

View Item