Wahyuningsih, Isti (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Kasus Pemberian Pesangon pada Karyawan PHK di PT. Bumi Waras Tulang Bawang Barat). Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Preview

PDF SKRIPSI ISTI WAHYUNINGSIH_NPM. 13112279.pdf - Other Download (4MB) | Preview

Abstract

Fenomena pemutusan hubungan kerja tidak terlepas dari tidak seimbangnya antara lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja yang tidak seimbang merupakan salah satu penyebab munculnya pengangguran. Jumlah pengangguran yang besar terkadang membuat perusahaan-perusahaan merasa memiliki keuntungan dengan tersedianya pekerja yang memadai. Perusahaan tidak merasa rugi bila memutus hubungan kerja.

Pemberian uang pesangon pada karyawan di PT. Bumi Waras tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana perusahaan memotong 5% uang pesangon pada karyawan dikarenakan mereka yang tidak mau dimutasikan akan di PHK dan uang pesangon yang diberikan tidak diberikan secara utuh kepada karyawan. Hal ini menyebabkan karyawan sangat dirugikan oleh PT. Bumi Waras yang tidak memberikan uang pesangon secara utuh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berdasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari lapangan, baik dari perusahaan maupun dari karyawan yang di PHK dimulai dari observasi pengamatan langsung dan wawancara kepada kepala bagian umum, kemudian dilanjutkan wawancara kepada karyawan yang di PHK.

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang mengugkap kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada pada masa sekarang, sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan teori yang ada. Peneliti mengambil lokasi di Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan oleh peneliti bahwa PT. Bumi Waras akan mem-PHK karyawan yang tidak mau dimutasikan dan memotong 5% uang pesangon yang seharusnya mereka terima. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 156 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Actions (login required)

View Item