Muslimin, Amirul (2016) Konsep Upah Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Persepektif Ekonomi Islam. Undergraduate thesis, IAIN Metro.

Text SKRIPSI AMIRUL MUSLIM 1172054.pdf - Other Download (3MB)

Abstract

Upah dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.Permasalahan dalam skripsi peneliti adalah mengenai pro dan kontra mengenai penetapan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013, sehingga peneliti ingin mengkaji bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai penetapan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah intelektual konsep upah menurut Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam serta diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran kepada pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh tentang konsep upah menurut Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Liberary Research) karena penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah. Kemudian teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Hasil penelitian tentang konsep upah menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Persepektif Eknomi Islam adalah konsep upah menurut Undang undang Ketenagakerjaan telah sejalan dengan konsep upah menurut ekonomi Islam karena dalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang kebijakan bagi buruh dengan menetapkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya dan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai permasalahan waktu pembayaran upah yang tidak boleh terlambat jika terlambat pengusaha akan dikenakan denda begitu pula dengan ekonomi Islampun dianjurkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering dan Islam pun mengenal hak denda bagi seseorang yang terlambat memenuhi kewajibannya seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 dan Pasal 38. Pemerintah pula sudah mewacanakan mengenai sistem bagi hasil dalam hal penetapan upah buruh dan wacana itu seharusnya pemerintah terapka karena sistem bagi hasil tersebut dapat menguntungkan dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item