Fadilah, Nurul (2021) Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Masters thesis, IAIN Metro.

Text TESIS NURUL FADILAH, HK NPM 19002881_compressed - nurul fadilah.pdf - Other Download (4MB)

Abstract

Peraturan tentang biaya nikah terus mengalami perubahan untuk mengurangi potensi adanya gratifikasi dalam proses biaya pernikahan sehingga biaya menjadi lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 tahun 2018. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) penerapan peraturan pemerintah tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur 2) hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan untuk mendapatkan informasi penerapan peraturan tentang pembiayaan nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur adalah dengan mewawancarai pasangan pengantin beserta orangtua pengantin perempuan, Kepala KUA, dan pegawai KUA. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dilaksanakan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan peraturan pemerintah tentang biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah berjalan dengan cukup efektif dengan tahapan pelaksanaan yang jelas dan sistematis serta respon masyarakat yang cukup positif. Namun kebanyakan warga lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar KUA yang diindikasikan faktor budaya sebagai alasan utama dan sering meminta bantuan pihak ketiga yang akhirnya menambah biaya nikah. 2) Hambatan utama dalam pelaksanaan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat masih cukup rendah yang ditambah dengan sikap masyarakat yang acuh dan ketidakaktifannya dalam kegiatan masyarakat sebagai wadah sosialisasi. Selain itu, potensi pemalsuan kondisi perekonomian keluarga untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) demi dapat melaksanakan pernikahan tanpa biaya juga menjadi catatan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak

Actions (login required)

View Item