Santoso, Dri (2021) Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 3 (2). pp. 1-28. ISSN p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887

Text 1773-5593-1-PB.pdf - Other Download (772kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembatasan dan pengaturan poligami menurut hukum positif dan menurut hukum Islam dari perspektif Maqashid Al-Syariah. Bentuk pengaturan dan pembatasan poligami dalam Islam tertuang dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat (3). Sedang di Indonesia, pembatasan dan pengaturan poligami, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan turunannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak hanya membatasi bahwa hanya ada empat perempuan yang boleh dinikahi. Namun, pembatasan juga dilakukan dengan mempersulit praktik poligami. Pengaturan tentang Poligami dilakukan dengan cara mengalihkan hak berpoligami dari hak mutlak suami menjadi kewenangan pengadilan. Menetapkan alasan, syarat, dan pengenaan sanksi bagi yang melanggar aturan poligami. Sedang dalam hukum Islam, Jumhur Ulama berpendapat bahwa poligami maksimal hanya dengan empat wanita. Pengaturan poligami dilakukan dengan menentukan syarat-syarat jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. (2) Filosofi pembatasan dan pengaturan poligami bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan sesuka hati, yang dapat menimbulkan akibat buruk, (Sadd Adz dzari'ah) dalam keluarga, hal ini sejalan dengan qa'idah fiqh, ( Daar’ul Mafasid Muqaddamu 'alaJalbil Mashalih), untuk mencegah kerugian (mudharat) yang mungkin timbul. (3) Pembatasan pengaturan poligami baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagai tujuan tertinggi perkawinan.

Kata Kunci: Poligami; Pembatasan; Pengaturan; Kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item